Warga Negara Indonesia

PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA

DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN

Standar Kompetensi

  1. Menghargai persamaan kedudukan warga Negara dalam berbagai aspek kehidupan

Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan kedudukan warga Negara dan pewarganegaraan di Indonesia

Menganalisis persamaan kedudukan warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan      bernegara Menghargai persamaan kedudukan warga Negara tanpa membedakan ras, agama, gender,golongan,budaya dan suku

Pengertian warga Negara

Warga Negara berasal dari dua kata , yaitu warga dan Negara.

Warga diartikan sebagai anggota atau peserta. Warga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu kelompok atau organisasi perkumpulan. Misalnya : warga sekolah berarti anggota sekolah, warga keluarga berarti anggota keluarga. Warga Negara berarti anggota dari suatu organisasi kekuasaan yang dinamai Negara.

Istilah warga Negara merupakan terjemahan kata CITIZENS ( bahasa Inggris ) yang berarti :

  1. warga Negara
  2. petunjuk dari sebuah kota
  3. sesame warga Negara, sesame penduduk, orang se- Tanah Air
  4. bawahan

Menurut AS Hikam warga Negara sebagai terjemahan dari Citizen adalah : anggota dari suatu komunitas yang membentuk Negara itu sendiri.

Koerniatmanto menyatakan secara sederhana bahwa  warga Negara adalah anggota Negara.

Pada zaman Belanda dipakai istilah kaula Negara dan hamba negara. Istilah kaula memberi kesan warga hanya sebagai obyek atau milik dari Negara. Hamba Negara menandakan warga itu harus tunduk ,patuh kepada Negara selaku atasannya.

Selain istilah warga Negara juga ada istilah rakyat, bangsa dan penduduk Negara.

Tidak semua  orang yang menempati wilayah Indonesia dapat dikatakan sebagai warga Negara Indonesia. Pada hakikatnya Negara kita ditempati oleh dua kelompok warga Negara, yaitu warga Negara Indonesia dan warga Negara asing. Untuk menjadi warga Negara Indonesia tentu saja harus menjalani suatu proses yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Proses tersebut dinamakan pewarganegaraan.

Pengertian Warga Negara Indonesia

Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dari sabang sampai merauke. Masing-masing pulau mempunyai ciri-ciri yang berbeda . Negara Indonesia dihuni oleh banyak etnis dari keturunan yang berbeda dan tersebar diseluruh pelosok. Setiap etnis atau suku bangsa dihuni oleh orang-orang yang disebut rakyat.

Menurut Prof Hazairin,

Rakyat adalah  sejumlah orang yang dikuasai, diperintah, dilindungi, dipelihara, dan diasuh oleh penguasanya.Rakyat sebagai penghuni suatu Negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan Negara.

Warga Negara Indonesia ( Rakyat Indonesia )

Rakyat di dalam suatu Negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan Negara dan tunduk pada kekuasaan Negara. Rakyat sebuah Negara dibedakan atas dua macam yaitu :.

1. Berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu didalam suatu Negara, rakyat dapat dibedakan

Penduduk dan bukan penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah Negara dalam kurun waktu   tertentu.Atau orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu Negara.

Bukan penduduk adalah orang yang berada disuatu wilayah Negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap diwilayah Negara tersebut

2. Berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya, rakyat dibedakan menjadi Warga Negara dan

bukan warga negara

Warga Negara adalah orang yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu Negara, dengan status kewarganegaraan warga Negara asli atau warga Negara keturunan asing.Warga Negara juga diperoleh berdasarkan suatu Undang-undang atau perjanjian yang diakui sebagai warga Negara ( melalui proses naturalisasi )

Berdasarkan UU no 12 tahun 2006

Warga Negara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan

Bukan warga Negara adalah disebut juga orang asing atau warga Negara asing.yaitu mereka yang berada pada suatu Negara, tetapi secara hokum tidak menjadi anggota Negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah dimana mereka berada. Contoh : Duta, konsul, kontraktor asing dan lain- lain.

Warga Negara dan bukan warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Contoh Warga Negara dapat memiliki tanah atau mengikuti pemilu,suatu hak yang tidak dimiliki oleh orang yang bukan warga Negara.

Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga Negara secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 yaitu :

( 1 )  Yang menjadi warga Negara Indonesia  ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga Negara.

( 2 )  Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

( 3 )  Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan Undang –undang.

Secara sosiologis , penduduk adalah semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah Negara,    yang  lahir secara turun temurun dan besar didalam suatu Negara. Di Indonesia, penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut sebagai Warga Negara Indonesia ( WNI ) yang ditandai dengan kepemilikan Akte Lahir, atau Kartu tanda Penduduk ( KTP ) bagi yang telah berumur 17 tahun keatas. Dan Warga Negara Asing ( WNA )  yang menetap di In donesia karena suatu pekerjaan, juga disebut sebagai penduduk.

Didalam penjelasan UUD 1945 yang dimaksud dengan orang-orang bangsa lain adalah orang-orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada Negara RI. Mereka ini dapat menjadi warga Negara

Sedangkan  berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang – orang Indonesia yang menjadi warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Dasar  Hukum  Yang mengatur Warga Negara

Undang-undang kewarganegaraan Indonesia

1.    Undang – Undang no 3 tahun 1946 tentang kewarganegaraan Indonesia

2.    Undang – Undang no 2 tahun 1958 tentang penyelesaian dwi kewarganegaraan antara Indonesia dan  Cina

3.    Undang – Undang no 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan In donesia

4.    Undang – Undang no 4 tahun 1969 tentang pencabutan UU no 2 tahun 1958 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

5.    Undang – Undang no 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 UU no 62 tahun 1958

6.    Undang – Undang no 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia

1.    Undang- Undang  RI nomor 3 tahun  1946

a. Penduduk asli dalam daerah RI, termasuk anak dari penduduk asli tersebut

b. Isteri dari seorang warga Negara

c. Keturunan dari seorang warga Negara yang kawin dengan wanita warga Negara asing

d. Anak yang lahir dalam daerah RI dan tidak diketahui orang tuanya secara sah

e. Anak yang lahir dalm waktu 300 hari setelah ayahnya, yang mempunyai kewarganegaraan    Indonesia

f. Orang bukan penduduk asli yang paling akhir bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun    berturut-turut dan telah berumur 21 tahun atau telah kawin. Dalam hal ini bila keberatan  menjadi warga Negara Indonesia , ia boleh menolak.

g. Masuk menjadi warga Negara Indonesia dengan jalan pewarganegaraan / naturalisasi.

2.    Hasil konferensi Meja Bundar menyebutkan yang menjadi warga Negara Indonesia adalah :

a. penduduk asli Indonesia adalah mereka yang dulunya  termasuk golongan bumi putera dan berkedudukan di wilayah RI.

b. Orang Indonesia, kawula Negara belanda, yang bertempat tiggal di suriname atau    antilen,akan tetapi jika mereka lahir diluar kerajaan Belanda mereka berhak memilih kewarganegaraan belanda dalam waktu dua tahun setelah tanggal 27 Desember 1949

c. Orang belanda  yang dilahirkan diwilayah RI atau sedikitnya bertempat tinggal enam bulan diwilayah RI dan dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 menyatakan memilih warga Negara Indonesia.

3.    Undang- Undang  RI nomor 62 tahun  1958 tentang kewarganegaraan Indonesia

a. Pada waktu lahirnya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang warga Negara Indonesia ( ayahnya WNI )

b. Lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dan ayahnya itu pada waktu meninggal adalah warga Negara Indonesia.

c. Lahir dalam wilayah RI selama orang tuanya tidak diketahui.

d. Memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU no 62 tahun 1958

Tugas

  1. .Coba kamu bandingkan  bagaimanakah penduduk Indonesia pada masa pemerintahan belanda dengan penduduk Indonesia pada masa sekarang ?Apakah ada perbedaannya ?  berikan pendapatmu
  2. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang bangsa lain menurut pasal 26 ayat ( 1 ) UUD 1945 ?
  3. Apakah yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli menurut pasal 26 ayat (1) UUD 1945 ?

4.  Apakah seseorang yang lahir di Indonesia,orang tuanya tinggal di Indonesia, dan masuk warga Negara lain

tinggal di Negara tersebut, kemudian kembali ke Indonesia dan menjadi warga Negara Indonesia lagi. Apakah

mereka ini disebut orang-orang bangsa Indonesia asli, menurut UU no 12 tahun 2006 ? jelaskan !

5.   Siapakah yang disebut penduduk asli Indonesia menurut hasil KMB ?

6.   Bagaimanakah caranya untuk mengetahui status seseorang adalah sebagai WNI  ?

4.    Undang- Undang  RI nomor 12 tahun  2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah

  1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
  2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
  3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya
  4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
  5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
  6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
  7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
  8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
  9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah megara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
  10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
  11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
  12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi

  1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing
  2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan
  3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
  4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut:

  1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
  2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia

Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas, dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007.

Asas  Kewarganegaraan

Untuk menentukan kewarganegaraan seseorang ada 3 asas yang harus dipahami :

1. Ius Soli (disebut asas kelahiran)
Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau tempat dimana dilahirkan, di  anut  oleh inggris, Mesir, Amerika dll
2. Ius Sanguinis (asas keturunan)
asas ini yang  menentukan   kewarganegaraan seseorang menurut  darah dan  keturunan dari orangtua yang bersangkutan. Dianut oleh RRC.
3. Naturalisasi (pewarganegaraan)
Orang dapat   menjadi  warga  negara dari  suatu  negara  setelah melakukan langkah-langkah hukum tertentu. Biasanya dilakukan setelah dewasa.

Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di suatu negara dapat menimbulkan 2 kemungkinan bagi seseorang yaitu :
1. Apatride (tanpa kewarganegaraan)
2. Bipatride (punya kewarganegaraan ganda)

Dalam  menentukan  status  kewarganegaraan  suatu   negara, pemerintah lazim menggunakan stelsel aktif dan stelsel pasif. Menurut stelsel aktif orang harus melakukan  langkah-langkah hukum tertentu agar diakui kewarganegaraannya, sedang stelsel pasif orang yang  berada dalam suatu negara dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu.

Berkaitan dengan 2 stelsel di atas, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai  hak opsi dan repudiasi
a. hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
b. hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif)

Asas kewarganegaraan menurut UU no 12 tahun 2006

1.   Asas Ius sanguinis

Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan,bukan      berdasarkan Negara tempat kelahiran

2.   Asas Ius Soli secara terbatas

Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.

3.   Asas kewarganegaraan Tunggal

Adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang

4.   Asas kewarganegaraan ganda terbatas

Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.

Dengan disahkannya UU no 12  tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI tidak ada lagi Diskriminasi terhadap warga keturunan asing. Mereka tidak perlu lagi mengantongi surat bukti kewarganegaraan RI yang dimintanya kepada Presiden RI melalui mentri kehakiman untuk memperoleh kartu tanda penduduk. Anak hasil perkawinan campuran boleh memperoleh kewarganegaraan ganda sampai ia berumur 18 tahun.Dan wanita Indonesia yang menikah dengan warga Negara asing tidak kehilangan kewarganegaraan.

Syarat memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

1.   telah berusia 18 tahun atau sudah kawin

2.   pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal diwilayah negara RI paling sedikit 5 tahun berturut-turut.

3.   sehat jasmani dan rohani

4.   dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945.

5.   tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih

6.   tidak memiliki kewarganegaraan ganda

7.   mempunyai pekerjaan dan /atau berpenghasilan tetap

8.   membayar uang pewarganegaraan kekas negara.

Keunggulan UUno 12 tahun 2006 dibanding sebelumnya :
a. tidak mengorbankan keepentingan nasional (mis : kewarganegaraan ganda terbatas sampai 18 th)
b. adanya asas perlindungan maksimum (mencegah kasus ketiadaan kewarganegaraan)
c. mengakui asas persamaan dalam hukum
d. non diskriminasi (mis : dicabutnya Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia/SBKRI)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.