Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi

HUBUNGAN  DASAR  NEGARA  DENGAN

KONSTITUSI

Standar Kompetensi

4.      Menganalisis hubungan dasar Negara dengan konstitusi

Kompetensi Dasar

4.1     Mendeskripsikan hubungan dasar Negara dengan konstitusi

4.2     Menganalisis substansi konstitusi Negara

4.3     Menganalisis kedudukan pembukaan UUD Negara Kesatuan RI tahun 1945

4.4     Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara

A. Dasar  Negara  dan Konstitusi

1.  Dasar  Negara

Suatu negara yang akan berdiri dan berdaulat harus memiliki salah satu persyaratan yang sangat mendasar yaitu memiliki dasar negara dan konstitusi yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara .

Dasar negara adalah merupakan filsafat negara ( political philosophy ) yang berkedudukan sebagai

  1. sumber dari segala sumber hukum atau sumber tata tertib dalam negara
  2. ideologi  negara
  3. pandangan hidup bangsa
  4. jiwa  dan kepribadian bangsa
  5. cita-cita moral dan cita-cita hukum
  6. sikap hidup, dan sistem nilai yang tidak dapat dibuktikan kebenaran dan kesalahannya.

Pengertian  Dasar  Negara

Dasar negara merupakan suatu norma dasar bagi suatu negara,juga menjadi sumber bagi perundangan negara.

Sebagai norma dasar,dasar negara menjadi norma tertinggi dalam suatu negara.Dasar negara merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan negara bagi setiap negara. Atau dengan kata lain  Dasar negara juga berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan.

Setiap negara  memiliki dasar negara yang berbeda. Dan perbedaan ini dipengaruhi oleh  :

  1. nilai-nilai sosial budaya
  2. patriotisme
  3. nasionalisme yang telah terkristalisasi dalam perjuangan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara

Pancasila sebagai dasar negara

Kata Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sansekerta ; panca berarti lima, dan sila berarti prinsip atau asas. Bagi bangsa Indonesia Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD alenia ke IV telah ditetapkan sebagai dasar Negara atau Ideologi Negara,yang berarti Pancasila dijadikan dasar penyelenggaraan negara. Sebagai landasan bagi penyelenggaraan Negara , Pancasila diformulasikan dalam bentuk aturan sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma objektif dan norma tertinggi dalam negara,serta sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Meskipun secara tersurat Pembukaan UUD 1945 tidak pernah menyebut Pancasila dan hanya menyebut sila-sila mulai sila pertama sampai kelima,Sila-sila tersebut telah diakui sebagai dasar negara Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat memaksa,yaitu mengikat dan memaksa semua warga negara untuk tunduk kepada Pancasila, dan siapa yang melanggar harus ditindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku diIndonesia, dan jika ada peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila maka peraturan tersebut harus dicabut.

2.  Proses penyusunan dan penetapan dasar negara

a).  Tahap pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI )

Pada tanggal  8 Desember 1941 Jepang menyerang pangkalan armada Amerika Serikat Pearl Harbor dikepulauan Hawai , 19 kapal perang AS tenggelam, 177 pesawat terbang AS hancur, dan 3000 jiwa tewas, dan sejak saat itu pecahlah Perang Pasifik ( Perang Asia Timur Raya ).

Jepang kemudian menyerang Filipina, dan negara-negara di Asia Tenggara,termasuk Indonesia,yang pada saat itu di kuasai oleh Belanda

Karena Belanda tidak dapat menghadapi serangan armada Jepang,maka pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang,dan sejak saat itu mulailah masa pendudukan Jepang di Indonesia.

Meskipun dalam masa pendudukan Jepang ini bangsa Indonesia mengalami siksaan dan penderitaan karena diperlakukan semena-mena, tidak manusiawi, namun demikian juga membawa dampak positif  bagi bangsa Indonesia seperti :

  1. diberikannya latihan kemiliteran kepada para pemuda
  2. dibentuknya Peta ( tentara suka rela )
  3. diperbolehkannya mengibarkan bendera merah putih
  4. diperbolehkannya menyanyikan lagu Indonesia Raya
  5. dibentuknya BPUPKI sebagai awal proses kemerdekaan Indonesia.

Masa pemerintahan jepang ini juga  berpengaruh bagi kehidupan bangsa Indonesia,karena mempercepat kemerdekaan Indonesia.

Pembentukan BPUPKI

Jepang dalam perang Asia Timur Raya mulai mengalami kekalahan dan meminta bantuan kepada bangsa Indonesia dengan berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dikelak kemudian hari, janji ini diberikan pada tanggal 7 September 1944.

Sementara itu Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Dan pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaannya yang kedua kepada bangsa Indonesia.

Janji kedua itu adalah :

  1. akan dibentuk  suatu badan yang dinamakan badan untuk menyelidiki usaha persiapan Kemerdekaan,disingkat Badan Penyelidik
  2. akan didirikan suatu sekolah namanya  kenkoku  Gakuin, dimana akan diajarkan pengetahuan politik,dan yang akan memberi pelajaran disekolah tersebut adalah pemimpin kita seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Achmad Subardjo.

Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia maka sebagai realisasi janji tersebut maka dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang disebut „ BPUPKI „ atau Dokuritzu Zyunbi Tioosakai

Badan ini beranggotakan 60 orang ditambah ketua dan 2 orang wakil ketua yaitu :

Ketua Dr. Radjiman Wediodiningrat dan sebagai wakil ketua Indonesia  R.P. Soeroso dan Wakil ketua  orang Jepang yaitu Iclubangse.

Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang BPUPKI dibentuk dan secara resmi dilantik pada tanggal 28 Mei 1945

Dengan terbentuknya badan ini, bangsa Indonesia mendapat kesempatan secara legal untuk membicarakan dan mempersiapkan keperluan kemerdekaan Indonesia seperti antara lain :

  • mempersiapkan UUD
  • mempersiapkan  Dasar Negara
  • mempersiapkan  Tujuan  Negara
  • Bentuk Negara
  • Sistem pemerintahan

b).  Penyusunan konsep rancangan dasar negara dan rancangan UUD sebagai konstitusi negara Indonesia merdeka.

Dalam penyusunan rancangan dasar Negara dan rancangan UUD, BPUPKI bersidang sebanyak dua kali yaitu :

1.   Sidang yang pertama Pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 1945

Dalam sidang yang pertama ini ada tiga tokoh nasional yang berpidato tentang rumusan dasar negara RI ,mereka adalah : Mr. Muhammad Yamin, Ir. Soekarno, dan  Mr. Soepomo

Mereka mengusulkan dalam pidatonya tentang  rumusan-rumusan dasar Negara,dan meskipun berbeda akan tetapi pada prinsipnya maksudnya sama.

(a). Mr. Muhammad  Yamin ( 29 Mei 1945 )

dalam pidatonya secara lisan,dia mengemukakan rumusan dasar Negara sebagai berikut :

  • peri kebangsaan
  • peri kemanusiaan
  • peri ketuhanan
  • peri kerakyatan
  • kesejahtraan rakyat

Selesai berpidato, beliau mengajukan secara tertulis mengenai rancangan dasar negara sebagai berikut:

  • Ketuhanan Yang Maha Esa.
  • Kebangsaan Persatuan Indonesia
  • Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
  • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(b). Prof. Dr. Mr. R. Soepomo ( 31 Mei 1945 )

Menurut  Mr.R. Soepomo konsep dasar Indonesia Merdeka  adalah sebagai berikut :

  • Paham Negara Kesatuan. Yaitu Negara mengatasi segala paham golongan dan perseorangan
  • Hubungan negara dan agama.yaitu urusan agama terpisah dengan urusan negara.artinya setiap orang merdeka memeluk agama yang disukainya.
  • Sistem badan permusyawaratan.yaitu kedudukan kepala negara dalam negara persatuan sangat penting,dan harus menjadi pemimpin negara yang sejati,bersatu dengan rakyatnya.
  • Sosialisme  negara yaitu Negara bersifat kekeluargaan dalam lapangan ekonomi.
  • Hubungan antar bangsa yaitu negara Indonesia yang berdasarkan semangat kebudayaan Indonesia yang asli dengan sendirinya merupakan negara Asia timur raya.

(c). Ir.  Soekarno  (  1  Juni  1945 )

Menurut Ir Soekarno rumusan dasar negara merdeka adalah sebagai berikut :

  • Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme
  • Internasionalisme atau peri kemanusiaan
  • Mufakat atau demokrasi
  • Kesejahtraan  sosial
  • Ketuhanan yang berkebudayaan

Pada tanggal 1 Juni 1945 didepan sidang BPUPKI Ir. Soekarno mengusulkan nama rumusan dasar negara Indonesia merdeka yaitu dengan nama Pancasila,sesuai dengan petunjuk temannya yang ahli bahasa.Beliau juga mengusulkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Dalam sidang BPUPKI yang pertama ini, belum ada kata sepakat  tentang rumusan dasar  negara

Indonesia merdeka.Oleh karena itu BPUPKI  membentuk panitia kecil berjumlah  sembilan orang  Karena jumlah mereka ada sembilan orang,mereka disebut juga panitia sembilan atau tim perumus. Panitia kecil ini pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan rancangan dasar negara Indonesia merdeka  yang dikenal sebagai  „ Piagam  Charter „ atau Piagam Jakarta.

Rumusan Dasar Negara menurut Piagam Jakarta

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.  Sidang BPUPKI yang ke  dua tanggal 10 sampai s/d  16 Juli 1945

pada sidang BPUPKI yang kedua ini membicarakan tentang :

  • menetapkan rumusan dasar Negara
  • merumuskan rancangan Undang – undang dasar Negara Indonesia

Pada tanggal 10 Juli 1945 Panitia sembilan menyampaikan rancangan Preambule yang isinya sama dengan rumusan piagam Jakarta.

Beberapa keputusan penting dalam sidang BPUPKI  yang kedua antara lain :

  • bentuk Negara  ( 10 Juli  1945 )
  • luas wilayah Negara  (  11 Juli  1945 )
  • membentuk panitia kecil yaitu :
  1. Panitia perancang UUD yang diketuai oleh Ir. Soekarno
  2. Panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta
  3. Panitia pembela tanah air diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso

Selain itu juga Prof.Dr.Mr.R.Soepomo diberi tugas untuk merumuskan rancangan batang tubuh UUD dan rancangan naskah Proklamasi.

Pada tanggal 16 Juli 1945 panitia ini berhasil menetapkan rumusan dasar Negara Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Jakarta, yang dicantumkan dalam pembukaan UUD yang sudah disiapkan.

c.  Penetapan Undang – undang Dasar Negara Indonesia

Setelah BPUPKI dibubarkan,maka pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI ( Dokuritzu Zyunbi Iinkai ) Untuk keperluan  pembentukan  panitia ini  maka  pada tanggal 8 Agustus 1945 Ir.Soekarno, Drs. Moh.Hatta, dan Dr. Radjiman pergi kesaigon ( Dalat ) untuk memenuhi undangan Jendral Besar Terauchi. Pada tanggal 9 Agustus Jendral Terauchi memberikan 3 keputusan penting :

  1. Ir. Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI, Moh. Hatta sebagai wakil ketua dan Radjiman sebagai anggota.
  2. PPKI boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945
  3. Cepat atau  tidaknya pekerjaan panitia diserahkan  sepenuhnya kepada  PPKI

PPKI ini beranggotakan 21 orang . Dan sekembalinya  dari Saigon tanggal 14 Agustus 1945, Ir.soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan segera merdeka.

Dan kemerdekaan ini merupakan hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia,bukan pemberian Jepang. Oleh karena itu maka keanggotaan PPKI  ditambah 6 orang sehingga berjumlah 27 orang.

Pada tanggal 18 Agustus 1945  PPKI  mengadakan  sidangnya yang pertama,yang  dihadiri oleh 27 anggotanya dan menghasilkan keputusan sebagai berikut :

  1. Mengesahkan UUD Negara RI
  2. Memilih Presiden dan wakil Presiden yang pertama
  3. Untuk sementara waktu pekerjaan Presiden sehari – hari dibantu oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat.

KNIP  ini di lantik pada tanggal 29 Agustus  1945 yang diketuai  oleh  Mr. Kasman Singodimedjo.

UUD 1945 ditetap pada  tanggal 18 Agustus 1945, diberlakukan lagi dengan Dekrit Presiden   5 Juli 1959, dan dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.